Logo V.2.0
Logo Logo

Beranda

Selamat datang di Aplikasi Informasi Material dan Peralatan Konstruksi.
Tantangan rantai pasok sumberdaya material dan peralatan konstruksi (MPK) dalam mendukung Era Revolusi Industri 4.0 cukup besar. Aktivitas penyelenggaraan infrastruktur mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Semua itu memerlukan dukungan sumber daya konstruksi dalam jumlah yang tidak sedikit (material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja konstruksi). Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai/pantai, irigasi/rawa, bendungan, perumahan dan permukiman sangat tergantung dengan kesiapan sumber daya konstruksi, terutama kesiapan MPK. Untuk mendukung upaya tersebut Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, menyiapkan aplikasi dalam rangka penyusunan Big Data rantai pasok MPK.

Galeri Kegiatan

Informasi Material Konstruksi
Semen, Beton Pracetak & Prategang, Baja Konstruksi, Baja Ringan, Aspal Minyak, Aspal Buton, Kaca dan Keramik
Informasi Peralatan Konstruksi
Batching Plant,
Asphalt Mixing Plant
dan Alat Berat

Pencatatan SDMPK

Pencatatan SDMPK (Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi) merupakan layanan untuk melakukan pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) dan Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK)

Pendaftaran Akun

Perhitungan Kebutuhan MPK & TKDN

Layanan Perhitungan Estimasi Demand MPK & TKDN Proyek Infrastruktur di Kementerian PUPR

Selengkapnya

Layanan Konsultasi

SIMPK hadirkan layanan konsultasi seputar material dan peralatan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan

Selengkapnya

Data Supply dan Demand Material Konstruksi Tahun 2023

Keterangan :
Data supply dan demand diperoleh dari data rekap supply dan demand provinsi. Kecuali untuk data Aspal Minyak diperoleh dari data rekap pulau. Untuk Demand PUPR diperoleh dari hasil perhitungan demand di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai supply dan demand nol menunjukan data belum tersedia.

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi tersebut dan kerugian yang ditimbulkan.